Tertahannya Ribuan Kontainer Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Kebuntuan dalam Ekosistem Logistik
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), M Akbar Djohan, mengemukakan bahwa tertahannya ribuan kontainer berisi barang impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya menunjukkan adanya kebuntuan dalam ekosistem logistik atau rantai pasok. Menurutnya, pelabuhan hanya merupakan salah satu entitas dalam sistem rantai pasok yang saling terkait dan terhubung. Oleh karena itu, semua entitas dalam rantai pasok bertanggung jawab jika terjadi hambatan dalam proses tersebut.
Pembenahan Dini untuk Mengurangi Hambatan
Akbar Djohan menegaskan bahwa pembenahan dini untuk mengurangi hambatan dalam rantai pasok adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik di pelaku usaha maupun di regulator. Pemahaman yang kurang dari pihak regulator dapat menghasilkan regulasi yang kontraproduktif.
Peran Swasta dan Digitalisasi
Akbar Djohan juga menyatakan bahwa pihak swasta, seperti agen kapal dan forwarder, tidak perlu beroperasi 24/7 seperti operasi pelabuhan. Namun, untuk mengakomodir kepentingan stakeholder, dapat dilakukan optimalisasi melalui digitalisasi layanan seperti melalui sistem National Logistic Ecosystem (NLE). Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah telah dikoordinasikan dengan seluruh pelaku usaha terkait dan disosialisasikan dengan baik sebelum diimplementasikan.
Bukan Ulah Pelabuhan
Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Capt Subandi, menegaskan bahwa kerumitan proses importasi bukan terjadi di pelabuhan, tetapi di instansi atau lembaga terkait di luar pelabuhan. Beberapa entitas bisnis di luar pelabuhan, seperti agen kapal dan operator depo empty, juga tidak beroperasi 24/7. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang benar dari pelaku usaha importasi atau asosiasi yang mewadahi persoalan tersebut sebelum mengambil kebijakan.
Relaksasi Impor
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan perizinan impor. Pemerintah telah melakukan pengaturan kembali terhadap peraturan impor dan menerbitkan keputusan yang menetapkan daftar barang yang terkena larangan pembatasan impor. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kendala dan hambatan dalam proses importasi barang yang menyebabkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama.
YOR Kondusif
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Arif Suhartono, menyatakan bahwa kondisi tingkat isian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) di seluruh terminal petikemas yang dikelola Pelindo masih kurang dari 60%. Oleh karena itu, penumpukan kontainer tidak mengganggu operasional pelabuhan. Pelindo siap mendukung percepatan proses pengeluaran petikemas dengan koordinasi bersama instansi dan stakeholder kepelabuhanan.






