“Orientasi membangun tanggul laut mengalihkan perhatian dari usaha mengurangi terjadinya amblesan tanah,”
Koalisi Maleh Dadi Segoro menilai rencana pemerintah untuk membangun rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa justru menambah krisis sosial ekologis. Adapun rencana pembangunan tanggul laut raksasa muncul saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan beberapa menteri Kabinet Indonesia Kerja membentuk gugus tugas pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
“Kami menilai bahwa pemerintah kembali gagal memahami akar masalah dari penyebab mengapa ada bagian Pantura Jawa yang tenggelam,” kata Martha Kumala Dewi, koordinator Koalisi Maleh Dadi Segoro
Martha mengatakan dengan adanya tanggul laut justru nantinya malah mengkonsentrasikan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Pantura Jawa. Tindakan ini kontraproduktif dengan kondisi ekologi Pantura Jawa yang mengalami amblesan tanah.
Berjalannya pembangunan infrastruktur dan aktivitas ekonomi yang semakin padat juga akan membuat beban akan kebutuhan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Padahal kebutuhan air tersebut sebagian besar dipenuhi melalui ekstraksi air-tanah-dalam. Alhasil, konsentrasi ekonomi di Pantura Jawa yang datang bersama dengan tanggul laut akan semakin memperparah amblesan tanah melalui pembebanan fisik dan ekstraksi air-tanah-dalam yang akan semakin bertambah.
“Orientasi membangun tanggul laut mengalihkan perhatian dari usaha mengurangi terjadinya amblesan tanah,” katanya
Martha menilai berkaca pada tanggul laut yang sudah berdiri pada proyek Tol Tanggul Laut Semarang Demak (TTLSD), justrumenguntungkan wilayah yang kuat seperti kawasan industri yang diutamakan pengembangannya. Sebaliknya pembangunan TTLSD justru merugikan yang lemah seperti perkampungan nelayan karena semakin terpapar pada perubahan arus air laut yang menyebabkan abrasi pantai.
Kondisi tersebut memperlihatkan tanggul laut justru menimbulkan ketimpangan geografis antara wilayah barat dan timur, antara wilayah daratan dan pesisir Pantura. Ia menjelaskan keberadaan tanggul laut satu sisi akan mengurangi dampak banjir di wilayah daratan, tapi di sisi lain justru merusak ekosistem di wilayah pesisir.
“Wilayah Pantura bagian timur akan menerima resiko hempasan gelombang laut akibat beban pembangunan di wilayah Pantura bagian barat, terutama dalam kasus TTLSD,” katanya
Martha menilai tanggul laut mempersempit dan menutup ruang tangkap nelayan, mematikan mangrove dan ekosistem pesisir. Selain itu, tanggul laut dapat memperparah banjir, karena air dari darat terkepung di belakang tanggul, seperti kasus yang terjadi di Kampung Tambak Lorok, Semarang. Bahkan, tanggul laut juga dapat menciptakan kesenjangan wilayah, khususnya di pedesaan dan terkonsentrasi di perkotaan.
Mendorong Pemerintah Menganalisis Masalah Pesisir Dengan Berbagai Pendekatan
Koalisi Maleh Dadi Segoro mendorong kepada pemerintah agar dapat menganalisis dengan berbagai pendekatan atas banyak hal dari kompleksitas permasalahan terkait-air meliputi ekstraksi air tanah, amblesan tanah, rob, abrasi pantai, dan ekosistem pesisir di Pantura Jawa. Ini juga berarti mendorong pemerintah keluar dari pendekatan segi-satu yang mewujud dalam solusi tanggul laut yang cenderung hanya mau mengatur agar air laut tidak membanjiri daratan.
Pendekatan lain, misalnya, adalah dari sisi manajemen air tanah agar ekstraksi air-tanah-dalam semakin dikurangi, agar laju amblesan semakin berkurang. Koalisi Maleh Dadi Segoro juga menyoroti tindakan pemerintah saat ini justru kontraproduktif dengan mendorong program ekstraksi air-tanah-dalam, misalnya lewat program PAMSIMAS.
“Sementara pemenuhan kebutuhan air untuk rumah tangga dan industri yang bebas dari air-tanah-dalam, tidak terwujud sampai sekarang,” katanya
Dalam hal ekosistem pantai, hutan mangrove perlu ditumbuhkan kembali (dan bukan justru direlokasi atau dihancurkan) untuk menjadi pelindung alami pesisir Pantura. Contoh nyata ada di Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, yang memperlihatkan bagaimana beberapa keluarga menanam mangrove sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Sehingga kini terbentuklah hutan-mangrove seluas 75 hektar.
Martha menilai bagi masyarakat manfaat mangrove tersebut membuat rob tidak kembali lagi dan justru memulihkan/memunculkan daratan baru, termasuk memukul mundur arus laut. Selain itu, keberadaan mangrove juga menciptakan ekosistem baru sehingga nelayan mudah mendapat ikan.
“Pembangunan yang berorientasi pada manusia tidak hanya (pembangunan yang humanis) akan mendorong kota menjadi lebih nyaman ditempati oleh semua golongan masyarakat,” pungkasnya
