Bekas rumah Residen Belanda pada zaman penjajahan Belanda di ujung Jalan Malioboro, Yogyakarta itu, kini menjadi Istana Presiden atau sering disebut Gedung Agung.
Sesekali Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja di gedung rancangan arsitek A, serta menjadikannya tempat menginap bersama keluarganya saat liburan.
Tetapi bagi puluhan aktivis dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Chik di Tiro, gedung buatan tahun 1824 itu tak lebih dari sebuah “makam”, simbol kematian demokrasi.
Senin siang, 15 Januari 2024, Bu Kawit, korban penggusuran di Pantai Parangkusumo dan anggota forum lainnya bertakziah, melakukan tabur bunga mawar di pintu gerbang utama gedung itu.
Ada “nisan” bertuliskan RIP Demokrasi dan poster-poster bertuliskan “Kongres Penyintas Rezim Jokowi”.
“Istana Presiden adalah simbol kekuasaan politik yang mati, penghuni utamanya telah berubah menjadi ‘monster’,” ujar Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII), Masduki dalam orasinya.
Aksi “Tabur Bunga Kematian Demokrasi” itu adalah aksi pembuka bagi proses panjang Kongres I Penyintas Rezim Jokowi.
Penggagas Forum Chik di Tiro, Masduki mengatakan publik sedang berduka karena demokrasi substansial telah mati dibunuh oleh tuannya (Presiden) yang memiliki hasrat berkuasa dengan mengabaikan etika politik.
Seperti kita ketahui, menjelang lengser, Jokowi menyodorkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi syarat umur menjadi calon wakil presiden bagi Calon Presiden, Prabowo Subianto.
Adik iparnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman membantu dengan cara mengabulkan judicial review pada pasal soal batasan umur UU Pemilu sehingga Gibran lolos menjadi calon wakil presiden.
“Musim gugur (demokrasi) telah tiba: matilah akal sehat, hiduplah akal jahat, nafsu angkara makin digdaya, keadaban politik tak lagi menyala,” tegasnya.
Para ahli politik soal Indonesia, dalam buku berjudul “Demokrasi di Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi?” (editor Thomas Power dan Eve Warburton) sudah mendiagnosa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran secara perlahan sehingga tidak terlalu dirasakan.
Freedom House mencatat Indonesia menduduki ranking 58 dari 100 negara untuk soal kebebasan sipil (2023).
Sedangkan Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan indek demokrasi di Indonesia masih tergolong cacat (flawed democracy).
Para aktivis Forum Chik di Tiro sendiri sudah lama memendam rasa ketidakpuasan terhadap Presiden.
Pasalnya, kebijakan Jokowi banyak merugikan rakyat, seperti melemahkan KPK, membuat UU Cipta Kerja yang merugikan rakyat, Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menggusur rakyat dan merusak lingkungan hingga puncaknya memilih Gibran untuk meneruskan kekuasaannya.
Bu Kawit yang pernah menjadi pedagang mie ayam di Pantai Parangkusumo dan mengalami penggusuran, mengatakan sejak lahir 62 tahun lalu, ia belum pernah merasakan Indonesia yang merdeka.
Reformasi 1998 telah gagal sehingga kemerdekaan masih dimiliki segelintir orang yang sibuk memperkaya dirinya sendiri.
Indonesia tidak pernah memiliki pemimpin yang baik dan adil sehingga rakyatnya tidak pernah sejahtera.
Ia berharap semua rakyat dari Sabang sampai Merauke, korban kebijakan pemerintah bersatu untuk menuntut keadilan. Bu Kawit pesimis, siapapun presidennya sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“Jadi jangan terpengaruh pemilu, omong kosong. Saya golput (tidak memilih)!” teriak Bu Kawit dalam orasinya yang mendapat sambutan riuh para peserta aksi.
Sebelumnya, Susi warga dari Wadas, Purworejo yang desanya dipaksa jadi lokasi tambang andesit oleh pemerintah mengatakan para korban pelanggaran hak asasi manusia pada era Jokowi berkumpul di Yogyakarta.
Mereka menyerukan warga menggunakan rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertimbangan menentukan pilihan dalam Pemilu 2024.
“Kami berharap kasus pelanggaran hak asasi manusia selama ini dituntaskan dan menjadi pertimbangan agar tidak memilih kandidat presiden dan calon wakil presiden yang melanggar hak asasi manusia atau membiarkannya,” ujarnya.
Susi berorasi di depan gedung PP Muhammadiyah yang bernilai sejarah di Jalan Ahmad Dahlan, Kota Yogyakarta. Setelah disambung dengan pembacaan sikap oleh warga Wadas lainnya, massa aksi yang mengenakan kaus hitam, tanda berduka itu berjalan menuju Istana Negara.
Di depan Istana Negara, “tamu istimewa” Direktur Amnesti Internasional, Usman Hamid berpidato soal kondisi demokrasi di Indonesia.
Rasanya, baru kali ini ada aksi protes di Yogyakarta yang didatangi oleh petinggi Amnesti Internasional. Ia mengatakan khusus datang dari Jakarta untuk bersolidaritas dan mendukung Kongres Penyintas Rezim Jokowi yang penting ini.
“Saya hadir di sini untuk bersolidaritas dengan warga yang jadi korban (kebijakan pembangunan pada era Presiden Jokodi Widodo) di Wadas, Kendeng, Rempang, Nikel di Halmahera dan lainnya,” ujar Usman.
Ia sepakat demokrasi di Indonesia telah mati karena ruang publik untuk mengkritik kebijakan pemerintah tidak ada. Tidak ada oposisi di parlemen untuk menguji kebijakan pemerintah apakah benar untuk rakyat atau tidak. Dan terakhir, mekanisme pemilu yang adil mengalami kerusakan.
“Semoga demokrasi yang mati ini hanya sementara saja,” ujar Usman yang mengenakan kemeja warna hitam yang bertuliskan nama grup bandnya, Usman and The Blackstone itu.
Ia optimis situasi ini bisa diperbaiki karena Indonesia masih mempunyai gerakan masyarakat sipil yang ideologis dan bukan berdasarkan materialisme.
Gerakan ini misalnya telah berhasil membendung keinginan Jokowi berkuasa tiga periode, mengganti mekanisme pemilihan presiden melalui MPR, dan menunda pelaksanaan pemilu.
“Keprihatinan di Yogyakarta ini perlu dibesarkan karena demokrasi kita mengalami kemerosotan,” pesannya.
Masduki yang juga anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta itu mengatakan kongres akan berlangsung secara berkesinambungan.
Ada banyak kegiatan yang akan diadakan secara online dan offline. Dalam waktu dekat, ada “sekolah rakyat” agar publik tidak mudah terpedaya oleh pernyataan para kandidat presiden dan wakilnya saat berdebat.
Forum Chik di Tiro berisi akademisi, aktivis pegiat NGO, dan warga korban pelanggaran hak asasi manusia dan tidak terhubung dengan kekuatan politik apapun.
Nama Chik di Tiro dipilih karena pada awalnya mereka berkumpul di kampus UII di Jalan Chik di Tiro.
Tampaknya semangat Chik di Tiro (1836-1891), pahlawan yang gagah berani melawan penjajahan Belanda di Aceh itu sudah merasuki para aktivis Forum Chik di Tiro. Mereka dengan semangat besar mengajak publik melawan “monster” pembunuh demokrasi.
“Jangan diam, lawan!” pekik para aktivis itu berkali-kali di depan Istana Presiden. (Bambang Muryanto)
