Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Perhatikan Sektor Logistik
Pelaku Usaha Logistik Berharap Diperhatikan
Kalangan pelaku usaha logistik berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran, bisa lebih mengakomodir keberlangsungan dunia usaha, termasuk di sektor logistik yang juga menjadi salah satu urat nadi perekonomian nasional.
Perlu Dibentuk Tim Adhoc untuk Merumuskan Pembentukan Badan atau Lembaga
Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim mengemukakan, sektor logistik perlu mendapat atensi lebih serius dimasa Pemerintahan mendatang. Dia menyarankan perlu dibentuk Tim Adhoc dibawah Presiden untuk merumuskan pembentukan badan atau lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan (pelaku usaha) maupun instansi atau kementerian terkait yang selama ini berhubungan dengan regulasi Logistik nasional.
Optimalkan Nomenklatur dan Fungsi Badan/Lembaga yang Sudah Ada
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Juswandi Kristanto, sebaiknya nomenklatur maupun fungsi Badan/Lembaga ataupun instansi Kemeneterian teknis terkait yang telah ada saat ini dioptimalkan saja. Menurutnya, tidak perlu membentuk Badan atau Lembaga baru karena urusan transportasi dan logistik selama ini sudah ada Kementerian yang mewadahinya.
Usulan Nomenklatur Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengusulkan nomenklatur Badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden itu yakni Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional. Dia melihat bahwa biaya rantai pasok dan logistik Indonesia tahun 2023 masih 14.29% terhadap gross domestic produc (versi Bapenas dan Kemenko Perekonomian) atau senilai IDR 2.515 triliun dari GDP RI yang tercatat USD 1.1 triliun. Menurutnya, untuk mencapai negara industri yang tinggal 21 tahun lagi (menuju Indonesia Emas pada 2045), perlu adanya Lembaga pemerintah yang harus mengurus khusus prihal Rantai Pasok dan Logistik Nasional tersebut.
Tujuan Badan Rantai Pasok dan Logistik Nasional
Tujuannya adalah agar fungsi tata kelola, peraturan dan perundangan, pengembangan SDM, fokus komoditas unggulan dan penting, pelaku industri dan jasa-jasa rantai pasok dan logistik, terakomodasi dalam satu wadah yang tidak tercerai berai seperti sekarang ini. Dengan demikian, playing field di domestik dapat diatur dan dinikmati oleh pemain lokal secara maksimum sebelum bersaing di kancah regional maupun internasional.
Harapan untuk Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional
Sebagai negara industri, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan yang diterima oleh pasar internasional. Oleh karena itu, Badan atau Lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden harus bisa mengawal Cetak Biru Rantai Pasok dan Logistik Nasional secara cross regime agar konsisten dan tidak diganggu oleh proses demokrasi. Contoh sukses dari negara-negara seperti Malaysia dan Thailand juga menjadi inspirasi untuk mencapai hal tersebut.
Penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia
Pada 2023, Bank Dunia melaporkan penurunan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2023 sebanyak 17 peringkat ke posisi 63 dari posisi 46 (tahun 2018). LPI tersebut berdasarkan enam dimensi, yaitu: Customs, Infrastructure, International Shipments, Logistics Competence and Quality, Timelines, dan Tracking & Tracing. Dalam peringkat LPI ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-6 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.






