JAKARTA – Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Subsidi yaitu Pertalite dan Bio Solar yang rencananya dimulai pada 1 Oktober 2024 ada kemungkinan batal.
Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan isyarat bahwa pemerintah mungkin menunda kebijakan tersebut. Menurutnya, ada hal-hal yang belum siap.
“Feeling (perasaan) saya belum, feeling saya belum,” kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Jumat (20/9/2024), seperti dikutip dari Antara.
Pertamina sebenarnya sudah meminta para konsumen dari Pertalite dan Bio Solar untuk mendaftarkan diri via situs MyPertamina untuk mendapatkan QR Code yang akan digunakan dalam pembelian kedua jenis BBM Subsidi tersebut. Akan tetapi, karena pembatasan BBM Subsidi belum resmi diberlakukan, belum semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina menerapkannya.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan kalau saat ini pemerintah masih menggodok pembatasan BBM Subsidi. Molornya kebijakan terjadi karena pemerintah, menurutnya, ingin memastikan penyaluran BBM Subsidi benar-benar tepat sasaran plus mencerminkan keadilan.
“Masih dibahas agar aturan yang dikeluarkan itu betul-betul mencerminkan keadilan. Apa yang saya maksudkan keadilan? Targetnya adalah bagaimana subsidi yang diturunkan BBM itu tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” papar Bahlil.
Sebelumnnya, dari bocoran informasi yang banyak diberitakan media massa arus utama, disebutkan kalau pembatasan BBM Subsidi ingin mengincar mobil-mobil pribadi berkapasitas mesin di atas 1.400 cc untuk Pertalite dan di atas 2.000 cc untuk Bio Solar.
Banyak mobil murah populer yang akan masuk dalam daftar pembatasan BBM Subsidi seperti Toyota Avanza, Toyota Veloz, Toyota Rush, Daihatsu Xenia, Daihatsu Terios, Honda Mobilio, Honda BR-V, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer.
Tidak diketahui, apakah nantinya hal itu benar-benar jadi direalisasikan atau tidak.
Bahlil, pada kesempatan lain, sempat menyatakan kalau pembatasan BBM Subsidi akan diatur di dalam Peraturan Menteri alias Permen.
Meski begitu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM saat ini sedang pula dalam proses revisi. [Xan]
